Momentum 100 Hari Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK

"Siapapun Presidennya, tidak akan mampu memperbaiki negara yang sudah berantakan ini dalam 100 hari bahkan 1.000 hari. Perlu Pros...

"Siapapun Presidennya, tidak akan mampu memperbaiki negara yang sudah berantakan ini dalam 100 hari bahkan 1.000 hari. Perlu Proses dan dukungan dari berbagai pihak"

Dari data quick poll yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia – Denny JA untuk 100 hari pemerintahan Jokowi-JK tanggal 26 – 27 Januari 2015 diperoleh data bahwa tingkat kepuasaan publik terhadap pemerintahan Jokowi - JK merosot dibawah 45 %.

Hanya 42.29 % publik yang menyatakan puas dengan pemerintahan Jokowi dan sebesar 53.71 % publik menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Kepuasaan publik terhadap Jokowi ini menurun drastis jika dibandingkan dengan harapan dan dukungannya setelah terpilih sebagai presiden. Jokowi terpilih sebagai presiden dengan dukungan 53.15 % suara. Bahkan sebelum dilantik sebagai presiden, harapan terhadap Jokowi mencapai 71.73 % (Agustus 2014). Namun kini setelah 100 hari masa pemerintahan Jokowi-JK, kepuasaan terhadap Jokowi pun merosot drastis. Mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi dibawah 45 %. Dibandingkan data survei Agustus 2014, harapan dan kepuasan atas Jokowi kini merosot lebih dari 25% (dari 71.73% ke 42.29%)

***

Hasil riset kualitatif, yang juga dilakukan LSI Denny JA juga menemukan lima harapan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Kelima harapan publik tersebut adalah antara lain :

Pertama, publik berharap Jokowi independen dan tanpa intervensi dalam membuat keputusan politik. Jokowi diharap lebih percaya diri sebagai “panglima.”

Bahkan dari FGD, ada pernyataan yang menggelitik yaitu “keputusan politik penting negara harus dirumuskan di istana, bukan di Teuku Umar”.

Kedua, publik berharap Jokowi menyadari bahwa yang merongrong dirinya bukan hanya partai KMP yang tidak mendukungnya di parlemen, namun juga partai-partai KIH. Hal ini dilihat publik dari kualitas menteri-menteri partai dan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Ketiga, publik berharap Jokowi menyadari bahwa kekuatan utamanya adalah kepercayaan publik, jadi jangan pernah khianati kepercayaan publik tersebut, terutama untuk kebijakan dan penempatan personil dalam rangka pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Keempat, publik berharap Jokowi tetap menempatkan MK dan KPK sebagai dua lembaga negara yang menjadi partnernya untuk politik yang sehat. Jokowi diharapkan sekuat tenaga menjaga dua lembaga tersebut termasuk ikut menentukan kualitas pimpinannya yang teruji.

Kelima, Jokowi diharapkan memperkuat dirinya agar tak hanya tergantung pada partai politik tertentu.

***

Saat akan menentukan pilihan pada pilpres lalu, kita tentunya berharap banyak terhadap pasangan yang kita pilih bisa merubah keadaan ke arah yang lebih baik. Harapan itu tentu tercermin pada hasil survei LSI sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden, harapan publik mencapai 71.73 % (Agustus 2014). Artinya, yang sebelumnya tidak memilih Jokowi pun berharap besar agar Jokowi bisa melakukan perubahan dengan cepat. Namun perubahan itu tidak akan datang tiba-tiba, diperlukan sebuah proses dan dukungan positif dari warga Indonesia.

100 hari pemerintahan memang belum cukup untuk menilai secara keseluruhan berhasil atau tidak suatu pemerintahan. Namun 100 hari ini hanyalah momentum untuk terus bisa memperbaiki kinerja yang selama ini dianggap belum puas.

Setelah 100 hari pemerintahannya, publik berharap Jokowi lebih percaya diri untuk menjadi panglima pemerintahan Indonesia. Konstitusi sudah memberikan semua kekuasaan yang ia butuhkan untuk sukses memimpin. Sangat disayangkan jika Jokowi yang sebelumnya begitu diyakini publik untuk perubahan justru kehilangan momentum itu karena “menyandera” dirinya sendiri kepada partai politik tertentu, yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik.